oleh

Khawatir Siswa Nongkrong Pulang Sekolah, P2G: Perlu Pengawasan

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, pihaknya mendapat laporan ada pelanggaran dilakukan oleh para siswa setelah pulang sekolah. Satriwan menyebutkan, para siswa ini tidak langsung pulang ke rumah masing-masing. Mereka meluangkan waktu untuk berkumpul dan mengabaikan protokol kesehatan (prokes).

Padahal, kata Satriwan, uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di DKI Jakarta yang berlangsung selama 2 kali pada April dan Juni 2021 lalu sukses. Pasalnya, sekolah secara infrastruktur siap termasuk guru yang sudah divaksinasi.

“Anak-anak nongkrong sepulang sekolah melanggar prokes, tidak jaga jarak, masker ditaruh di dagu. Umumnya seperti ini,” kata Satriwan saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (26/8/2021).

Untuk itu, Satriwan mengatakan, pihaknya meminta agar pihak Satgas Covid-19 Daerah atau minimal Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan kepada siswa saat pulang dari sekolah. Sebab ada potensi pelanggaran prokes akan terjadi kembali.

Baca Juga  Wagub Jabar Ajak SMSI Sukseskan Pembangunan Di Jawa Barat

“Anak-anak nongkrong, enggak pakai masker dan lain-lain. Sebab kami menilai ada euforia dari para orang tua, siswa termasuk guru sebenarnya bahwa Indonesia udah kembali normal, kita sudah boleh sekolah lagi,” ucapnya.

Kendati demikian, Satriwan mengingatkan bahwa PTM terbatas diterapkan saat ini tidak sama dengan sekolah normal seperti 2019. Menurutnya, perlu ada edukasi dan sosialisasi agar semua pihak memahami sekolah saat pandemi.

“Jadi euforia ini mesti dibarengi edukasi dan sosialisasi dari pemerintah dan sekolah ditambah peningkatan pengawasan, agar sekolah tak jadi kluster Covid-19,” tegasnya.

Selanjutnya, ketika ditanya perlukah ada aturan lebih terperinci pada penerapan PTM terbatas, Satriwan mengatakan, sebetulnya aturan terperinci terkait pelaksanaan PTM terbatas ini telah diatur secara detail pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan buku panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD dan Dikdasmen di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga  Komunitas Mentari Launching Bank Sampah

Dikatakan Satriwan, dalam buku panduan yang dibuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dijelaskan secara rinci syarat-syarat, simulasi PTM terbatas. Bahkan, mencantumkan praktik baik dari sekolah tertentu.

“Sebenarnya dalam Buku Panduan Kemdikbudristek semua sudah diuraikan secara detail bahkan sangat detail, ditambah simulasi best practice dari sekolah-sekolah selama ini yang sukses PTM terbatas. Tapi saya masih ragu apakah buku panduan Kemdikbudristek ini sudah diperoleh dan dipahami dengan saksama oleh sekolah, guru, orang tua, siswa termasuk pemda di Indonesia. Saya masih meragukannya,” terangnya.

Pada kesempatan, Satriawan juga menyayangkan pernyataan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim diberbagai forum terkait vaksinasi pelajar bukan syarat PTM terbatas.

“Mas Menteri diberbagai forum termasuk di DPR Komisi X kemarin (25/8/2021) mengatakan secara yakin bahwa vaksinasi pelajar 12-17 tahun bukan syarat PTM terbatas. Padahal merujuk pada halaman 12 buku panduan ini jelas tertulis bahwa PTM dilaksanakan bila sudah divaksinasi. Bahkan Presiden Jokowi menekankan kembali dalam kunjungan vaksinasi pelajar di Madiun 19 Agustus lalu opsi belajar tatap muka jika seluruh pelajar telah divaksin,” ucapnya.

Baca Juga  Petani Porang Dapat Kemudahan Berupa Dukungan Pembiayaan KUR dari Bank BNI

Oleh karena itu, Satriwan mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengejar target vaksinasi pelajar dan guru untuk memulai PTM terbatas.

“Minimal vaksinasi untuk warga sekolah sudah mencapai 70%, baru PTM terbatas dapat dimulai. Kami apresiasi pemda yang menunda PTM terbatas meskipun daerahnya di PPKM level 3, karena melihat progres vaksinasi daerah yang masih lambat termasuk positivity rate-nya. Contohnya, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau yang masih menunda PTM terbatas meskipun di level 3,” pungkasnya. (*/cr2)

Sumber: beritasatu.com

News Feed